JAKARTA--Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, memimpin langsung jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperjuangkan dukungan pendanaan APBN 2027 untuk sejumlah program strategis daerah serta menyelaraskan pembangunan daerah dengan prioritas nasional.

Audiensi yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr rer nat Jayadi SSi MSE MA didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.

Turut mendampingi Bupati Asmar, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Dr Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, MSi, Kepala DKPP Ifwandi SP, Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kepulauan Meranti yang memiliki keterbatasan fiskal daerah.

“Tanpa dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan mempercepat pembangunan,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini juga merupakan kawasan strategis nasional sekaligus wilayah afirmasi tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, timah, sagu, kelapa, kopi, serta perikanan, berbagai potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar.

Menurut Bupati Asmar, kondisi infrastruktur seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan, pelabuhan, serta layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan utama. Selain itu, ancaman abrasi pantai dan keterbatasan investasi juga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam forum tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas untuk didukung melalui APBN 2027, antara lain:

-Sektor pendidikan: renovasi dan peningkatan mutu sekolah, terutama di wilayah terdampak abrasi

-Sektor perhubungan: peningkatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan Pelabuhan Dorak

-Sektor perumahan: program Rumah Layak Huni (RLH)

-Sektor pertanian: alat dan mesin pertanian, irigasi, cetak sawah, serta hilirisasi hasil pertanian

-Sektor infrastruktur: pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan

-Sektor kesehatan: pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta sarana pendukung

-Tata ruang dan kebijakan wilayah: penyusunan RDTR Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan PIPPIB

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr Jayadi, menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah Kepulauan Meranti.

“Dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan tertinggal menjadi prioritas nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa isu seperti infrastruktur, irigasi, dan abrasi pantai akan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional ke depan.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas dukungan Bappenas dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat demi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.[rr/mgi]